Jakarta, 24 September 2025 —
Para fasilitator asal Provinsi Papua dan Maluku yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) di Jakarta, siap kembali ke daerah masing-masing untuk menerapkan ilmu yang diperoleh guna mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Mereka akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memotivasi masyarakat agar ikut merencanakan program pemberdayaan. Pelatihan keterampilan diutamakan pada pengolahan bahan baku menjadi produk siap jual sesuai potensi sumber daya alam desa, dengan dukungan Dana Desa tahun 2025.
Hal itu disampaikan Drs. Syaiful Syafri, MM kepada 125 peserta dari 25 kabupaten di Papua dan Maluku saat membawakan materi Merancang Rencana Kerja Inovatif untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, di Merqure Hotel Ancol, Jakarta, Rabu (24/9).
Menurut mantan Pj. Bupati Batu Bara (2008) tersebut, fasilitator bisa berperan besar dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pengembangan UMKM, kerajinan, peternakan, perikanan, dan pertanian terpadu berbasis desa. Kuncinya adalah data akurat mengenai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana desa.
“Jika masyarakat mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, lalu dipasarkan melalui BUMDes, ekonomi desa akan meningkat sekaligus melahirkan produk unggulan desa,” jelas Syaiful.
Lebih lanjut, mantan Kadis Sosial Sumut (2010) ini menekankan pentingnya fasilitator membantu masyarakat dalam hal legalitas usaha, seperti pendaftaran merek, kemasan yang menarik, izin edar BPOM, hingga izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, fasilitator juga diharapkan memfasilitasi kerja sama dengan dinas terkait di bidang pertanian, peternakan, maupun perikanan agar masyarakat mendapatkan pendampingan teknis. Ia mengingatkan bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin sebenarnya sudah terbukti berhasil sejak era 1990-an hingga awal 2000-an melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
Terkait pendanaan, Syaiful mendorong fasilitator menggandeng perusahaan melalui dana CSR sesuai UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, dengan dukungan pemerintah daerah.
“Jika hasil pelatihan ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, pendamping desa akan menjadi ujung tombak penanganan kemiskinan ekstrem di Papua dan Maluku. Apalagi jika kepala daerah dan pengusaha turut mendukung infrastruktur dan sarana desa, maka target 2026 dapat tercapai,” tegasnya.
Pelatihan Program Tekad 2025 ini menghadirkan 10 narasumber dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pertanian, Koperasi, hingga tenaga ahli teknologi. Syaiful Syafri tampil bersama Dr. Mhd Arqam, M.Pd, dengan moderator Farida Sijabat dari Kemendes PDTT.
Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen PIDDT Dr. H. Tabrani, M.Pd, mewakili Menteri Desa PDTT, serta dihadiri jajaran pejabat eselon Kemendes PDTT, di antaranya Drs. Syahrul, M.Si; Dr. H.M. Ridha Haykal, M.Si; Aditya Hendra, SE, MM; Dr. H. Yusra, M.Pd; Rafdinal, S.Sos, MT; dan Dra. Dewi Yuliani, MP.Red
🔖 Tagar:
#ProgramTekad #Papua #Maluku #PemberdayaanDesa #KemiskinanEkstrem #BUMDes #CSR #UMKMDesa #SyaifulSyafri #KemendesPDTT
