MEDAN, SUMUT – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (AMPK TPPO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Rabu (21/1/2026). Aksi dilakukan untuk menuntut pengusutan tuntas kasus TPPO yang menimpa korban berinisial NA (17), warga Kota Medan.
Koordinator aksi, Rahmad, menjelaskan bahwa korban berangkat ke Riau dengan harapan bekerja sebagai pelayan kafe, namun setibanya di sana tidak dipekerjakan dan diduga akan diperjualbelikan kepada pria hidung belang. Menurutnya, kasus ini terjadi akibat minimnya lapangan pekerjaan di Kota Medan serta lemahnya peran Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menyediakan peluang kerja layak.
“Kita sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, namun tidak mendapat tanggapan,” ujar Rahmad.
Dalam aksi tersebut, AMPK TPPO menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
1. Pembentukan tim khusus DPRD Medan untuk pendampingan hukum dan konseling korban
2. Pembongkaran sindikat TPPO oleh kepolisian
3. Evaluasi kinerja Kepala Dinas P3APMP2KB
4. Pelaksanaan Rapat Paripurna Daerah (RDP) dan pembukaan posko pengaduan
5. Pengiriman tim ke Riau bersama aparat penegak hukum dan korban
Beberapa tokoh yang turut hadir antara lain Awaluddin Pane dari Serikat Buruh Karisma Sumatera Utara, Syahruddin dari KSJ, dan Johan Merdeka dari DPP Satu Betor.
Setelah memberikan orasi, massa ditemui oleh sejumlah pejabat Pemko Medan, antara lain Muhammad Sofyan (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Dra Edliaty M.AP (Kepala Dinas P3APMP2KB), dan Marisi Sinaga (Kabid PSP Disnaker).
Anaa Ansori Siregar (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak) menyampaikan bahwa pihaknya telah menyurati Dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti proses penanganan kasus.
Setelah bertemu dengan pejabat Pemko, massa melanjutkan aksi di depan Kantor DPRD Medan. Namun, keterangan dari Ika (Sekretariat DPRD) menyatakan bahwa seluruh anggota sedang melakukan perjalanan dinas, sehingga tidak ada yang menerima aspirasi mereka.
Saharuddin (Ketua Gerbrak dan Ketua KSJ yang juga bagian AMPK TPPO) mengungkapkan kecewa dan menyarankan pembuatan sistem piket agar warga yang ingin menyampaikan aspirasi selalu ditemui oleh anggota DPRD.
Nezza, orang tua korban, menilai pejabat Pemko terkesan cuek. “Malang benar nasib Korban TPPO, punya pemimpin walikota ‘konten’, punya wakil rakyat dengan ketua DPRD yang hobi perjalanan dinas,” pungkasnya. Ia juga menyebut tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.Red
